JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Memalukan, 442 Kendaraan Dinas Pemkab Sragen Ternyata Nunggak Pajak. Total Tunggakan Sragen...

Memalukan, 442 Kendaraan Dinas Pemkab Sragen Ternyata Nunggak Pajak. Total Tunggakan Sragen Sampai Belasan Miliar..

384
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
ilustrasi

SRAGEN– Tingkat kesadaran membayar pajak kendaraan di wilayah Sragen ternyata masih memprihatinkan. Buktinya, hingga akhir semester pertama tahun 2017 ini, jumlah kendaraan yang masuk daftar tunggakan pajak mencapai 73.675 kendaraan dengan nominal tunggakan pajak yang belum terbayar menembus angka Rp 12,3 miliar.

Ironisnya lagi, tidak hanya kendaraan pribadi milik masyarakat, aksi nunggak pajak itu juga ditemukan pada kendaraan dinas yang tercatat sebagai inventaris milik Pemkab. Untuk kendaraan pelat merah ini, jumlah kendaraan yang nunggak tercatat sebanyak 442 unit dengan nominal tunggakan mencapai Rp 27 juta.

Fakta itu terungkap dari rekapitulasi tunggakan yang dilansir oleh Bidang Pajak Kendaraan Bermotor, UP3AD Samsat Sragen, akhir pekan lalu. Kasie PKB UP3AD Sragen, Kiswanto mengungkapkan berdasarkan data terakhir tunggakan pajak yang terekam di sistemnya hingga akhir Juni 2017, jumlah total kendaraan di Sragen yang belum memenuhi kewajiban pajak mencapai 73.675 unit.

Dari jumlah itu, tunggakan tagihan pajak yang belum terbayar mencapai Rp 12.288.552.150,- atau hampir Rp 12,3 miliar. Dari puluhan ribu kendaraan itu, tunggakan paling banyak terdapat pada jenis kendaraan sepeda motor atau roda dua yang mencapai 67.820 unit dengan nominal tunggakan mencapai Rp 7.092.100.925,-.

“Paling banyak yang nunggak adalah jenis sepeda motor karena jumlah yang paling banyak memang roda dua. Karena sekarang sudah ada sistemnya, ketika terlambat satu bulan dari jatuh tempo tidak dibayar pajaknya, otomatis akan muncul tanda merah yang artinya masuk daftar tunggakan,” paparnya kepada Joglosemar, Minggu (6/8/2017).

Kiswanto menguraikan tidak hanya kendaraan pribadi, budaya tunggakan juga muncul pada kendaraan pelat merah atau inventaris Pemkab. Hingga awal Juli 2017, jumlah kendaraan pelat merah yang nunggak pajak mencapai 442 unit.

Rinciannya 386 kendaraan dinas roda dua, 23 kendaraan dinas jenis sedan jeep, 1 jenis bus, dan 32 jenis pikap dan truk . Untuk nominal tunggakan mobil pelat merah ini, angkanya memang tidak terlalu signifikan yakni sebesar Rp 27.764.750,-.

“Untuk tunggakan pelat merah, paling banyak roda dua yang diserahkan sebagai kendaraan operasional Kades di desa-desa. Desanya saja sudah ada 208 desa. Sebenarnya kami sudah koordinasi dengan Pemkab dan sudah menyurati Sekda juga. Untuk motor dinas di desa itu kewajiban pajaknya menjadi tanggungjawab masing-masing desa. Tapi sampai sekarang hampir sebagian besar juga masih nunggak,” terangnya.

Secara umum, ia menguraikan penyebab tunggakan pajak untuk kendaraan masyarakat, bervariasi. Ada yang kelupaan, namun hampir sebagian besar beralasan belum punya uang untuk membayar.

Sementara untuk tunggakan motor dinas atau kendaraan milik Pemkab, sebenarnya sudah sering dikirimkan surat daftar tunggakan, akan tetapi respon yang ditunjukkan Pemkab maupun pihak pemegang kendaraan, masih sangat minim.

“Kalau masyarakat rata-rata alasannya belum pajak karena nggak punya duit. Makanya kita akan tempuh beberapa cara misalnya dengan pemberitahuan, surat atau didatangi door to door. Serta kadang dilakukan razia bersama tim Satlantas. Bagi yang ketahuan nunggak pajak dan bawa uang biasanya langsung bayar. Tapi yang belum bawa nanti buat surat kesanggupan,” jelasnya.

Sementara, untuk tunggakan pelat merah khususnya motor dinas di desa, pihaknya akan menempuh upaya menggandeng Babinsa agar mengingatkan kewajiban itu. Sebab sepengetahuannya untuk pajak motor dinas di desa, biasanya bisa diambilkan dari dana ADD.

Sedangkan untuk kendaraan dinas di lingkungan instansi Pemkab, sebenarnya sudah ada anggaran untuk pajak di awal tahun. Karenanya, pihaknya sangat berharap peran aktif dari Pemkab maupun Pemdes untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan yang belum terbayar.

“Karena kami juga terus dioyak-oyak dari Jateng. Saat ini tunggakan pajak kendaraan se-Jateng hampir Rp 1,3 trilyun. Sragen tunggakannya tertinggi nomor delapan se-Jateng. Memang potensi wajib pajak kendaraan Sragen setahun hampir mencapai Rp 105,6 miliar,” tukasnya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerag (BPPKAD) Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan untuk pajak kendaraan dinas di instansi menjadi tanggungjawab instansi masing-masing. Begitu pula kendaraan dinas yang sudah dihibahkan ke desa, menjadi tanggungjawab pemerintah desa.

Karenanya, ia berharap instansi dan Pemdes segera membayar tunggakan pajak dengan anggaran yang sudah ada. Untuk desa bisa diambilkan dari dana desa, sedangkan di instansi-instansi Pemkab juga sudah ada anggarannya.

“Memalukan kalau sampai ada instansi dan desa pada nunggak pajak kendaraan dinas. Kami hanya mengingatkan segera bayar pajak. Karena sudah diberi fasilitas pemakaian kendaraan operasional, ya jangan sampai lupa bayar pajaknya,” tegasnya. (Wardoyo)