JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Miris, Ratusan Pegawai di Pemkab Sragen Ternyata Hanya Digaji di Bawah Buruh...

Miris, Ratusan Pegawai di Pemkab Sragen Ternyata Hanya Digaji di Bawah Buruh Pabrik

611
BAGIKAN
ilustrasi PNS

SRAGEN– Ratusan pegawai kontrak dan tenaga outsorching di sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Sragen dilaporkan ternyata digaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK). DPRD pun mendesak Pemkab untuk segera merevisi peraturan bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pembayaran tenaga outsorching atau kontrak Pemkab yang dinilai merugikan tenaga non PNS tersebut.

Fakta itu disampaikan Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto seusai melakukan pantauan ke beberapa tenaga outsorching dan kontrak di beberapa instansi Pemkab. Kepada Joglosemar, ia mengungkapkan dari
temuannya di beberapa instansi, ia mendapati masih banyak pegawai kontrak dan outsorching yang digaji di bawah UMK.

Hal itu ditemui pada pegawai outsorching di Sekretariat DPRD (Setwan), di dinas-dinas bahkan hingga tenaga kontrak di obyek wisata milik Pemkab, seperti di Kolam Renang Kartika Sragen. Menurutnya, mereka hanya dibayar Rp 1,2 juta perbulan padahal saat ini UMK Sragen sudah mencapai Rp 1,4 juta.

“Iya memang banyak kami temukan ternyata pegawai kontrak dan outsorching di beberapa instansi yang dibayar di bawah UMK. Ini kan memprihatinkan sekali, padahal tugas mereka kadang lebih berat dari pegawai tetapnya,” paparnya Jumat (18/8/2017).

Lebih lanjut, Bambang menguraikan dari penjelasan pimpinan SKPD yang membawahi tenaga kontrak outsorching itu, pembayaran gaji mereka memang mendasarkan pada Perbup yang mengatur soal tenaga kontrak tersebut. Di dalam Perbup disebutkan bahwa upah atau gaji tenaga itu ditetapkan setara UMK akan tetapi dicantumkan nominalnya sebesar Rp
1,2 juta.

Menurutnya, penyebutan nominal itulah yang harusnya direvisi. Sebab realitanya besaran UMK setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga mestinya Perbup tidak perlu mencantumkan besaran nominal, tapi cukup dengan kalimat UMK.

“Kalau menyebut nominal sementara tiap tahun UMK naik, otomatis Satker juga nggak berani menaikkan karena alasannya dasarnya Perbup. Makanya kami minta ada revisi, kasihan masa tenaga kontrak Pemkab malah dibayar di bawah buruh pabrik,” jelasnya.

Sekretaris DPRD Sragen, Joko Saryono menyampaikan sepengetahuannya, para tenaga outsorching atau kontrak non PNS yang direkrut di DPRD memang dibayar minimal setara UMK. Akan tetapi ia belum mengetahui kalau pembayarannya hanya Rp 1,2 juta.

“Coba kami cek dulu. Mestinya setara UMK wong aturannya begitu. Tapi enggak tahu juga, apakah di Perbup memang bunyinya angka Rp 1,2 juta. Nanti kami cek lagi,” terangnya.(Wardoyo)