JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Nekat Suap Kades Rp 25 Juta Demi Jadi Perangkat Desa, Warga Karanganyar...

Nekat Suap Kades Rp 25 Juta Demi Jadi Perangkat Desa, Warga Karanganyar Malah Terancam 5 Tahun Penjara

323
BAGIKAN
MENGKRITIK TINDAK PENCUCIAN UANG–Seorang warga yang mengenakan topeng terduga pelaku suap di Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar melakukan aksi teatrikal pencucian uang di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (13/10). Aksi tersebut sebagai bentuk kritik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

KARANGANYAR– Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar resmi melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) bermodus suap dalam rekrutmen perangkat desa (Perdes) di Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono ke Pengadilan Tipikor Semarang. Berkas perkara yang dilimpahkan itu adalah berkas untuk tersangka penyuap yakni Suranto, warga yang mencalonkan ikut rekrutmen.

Pelimpahan itu disampaikan Kajari Karanganyar, IDG Wirajana melalui Kasie Pidana Khusus, Hanung Widyatmoko, Selasa (29/8/2017). Kepada wartawan Hanung mengungkapkan berkas kasus suap menyuap untuk tersangka pelaku suap, Suranto, itu sudah dilimpahkan ke Tipikor. Menurutnya, penyerahan berkas ke Pengadilan Tipikor dilakukan setelah proses pemberkasan dan pemeriksaan dinyatakan lengkap.

“Sudah kita limpahkan ke pengadilan Tipikor. Pekan depan, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan akan dimulai. Kami menyiapkan enam orang jaksa penuntut umum,” paparnya kemarin.

Meski sudah dilimpahkan, tersangka Suranto memang tidak dilakukan penahanan. Penyidik hanya menyerahkan berkas dan barang bukti yang disita dan nantinya untuk kepentingan persidangan.

Dijelaskannya, dalam kasus ini, tersangka Suranto dijerat dengan pasal 5 UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 5 tahun penjara. Soal ancaman hukumannya, Hanung menyampaikan ada kemungkinan humuman untuk Suranto berbeda dan lebih ringan dari Kades. Sebab Kades notabene pejabat sedangkan Suranto adalah warga biasa. Dalam kasus ini juga tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus ini bermula ketika, SW menjanjikan kepada Suranto bisa membantu meloloskan dalam seleksi perangkat desa dengan sarat membayar sebesar Rp 60 juta. Suranto menyanggupi namun hanya bersedia membayar Rp 25 juta. Meski di bawah harga, angka itu disepakati oleh keduanya.

Akan tetapi ternyata Suranto tidak lulus. Suranto kemudian meminta kembali uang pembayaran tersebut, namun nilai yang diminta dua kali lipat yakni sebesar Rp 50 juta.

“Jika tidak, maka akan dilaporkan kepada aparat. Karena tidak sanggup, akhirnya kasus ini ditangani Kejaksaan,” jelas Kajari. (Wardoyo)