JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pemkab Sragen Ogah Talangi Dana Proyek APBN dan Bankeu Provinsi 2017. Ada...

Pemkab Sragen Ogah Talangi Dana Proyek APBN dan Bankeu Provinsi 2017. Ada Apa?

390
BAGIKAN

SRAGEN– Pemkab Sragen menegaskan tidak akan mengucurkan APBD
untuk menalangi atau membayar dulu pembiayaan proyek-proyek yang didanai dari alokasi APBN maupun Bantuan Keuangan Provinsi 2017. Sebaliknya, Pemkab lebih memilih untuk mencairkan dana sesuai dengan transfer dana dari APBN maupun APBD Provinsi untuk menghindari bermasalah di kemudian hari.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto menyikapi polemik keinginan sejumlah pihak agar pembiayaan proyek DAK APBN dan APBD Provinsi ditalangi dulu dengan APBD sebagai pengganti DAK 2016 sebesar Rp 14,96 miliar yang pada 2016 belum jadi ditransfer oleh pusat.

“Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Npo 48/2016, ada penundaan transfer DAK ke rekening Kasda Sragen sebesar Rp 14,9 miliar dan itu menjadi catatan di Badan Anggaran. Karena sudah menjadi catatan di Banggar, makanya kami hanya akan membayarkan dana untuk kegiatan proyek-proyek DAK maupun Bankeu Provinsi sesuai dana yang ditransfer
pusat,” paparnya kepada wartawan Selasa (1/8/2017).

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan karena sesuai PMK 50/2017, APBD daerah tidak dibolehkan untuk menalangi atau membayar terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK/Provinsi sebelum ada transfer untuk kegiatan-kegiatan itu ke rekening kas daerah. Ia juga menekankan kebijakan itu juga untuk menghindari adanya pelanggaran aturan
mengingat PMK sudah menggariskan seperti itu.

Ia berharap semua rekanan pelaksana proyek DAK atau Bankeu Provinsi bisa bekerja profesional dan mematuhi schedule atau jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga proses transfer dana dari pusat maupun provinsi bisa sesuai dengan tahapan serta tidak menggangu jalannya pembangunan maupun APBD.

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto juga menyampaikan bahwa DAK sebesar Rp 14,9 miliar yang tidak jadi ditransfer oleh pusat di 2016 memang menjadi catatan dalam pembahasan APBD 2016. Menurutnya angka itu tidak bisa serta merta bisa dialihkan untuk menalangi DAK 2017 dengan diambilkan dari APBD. Wardoyo