PILKADA KARANGANYAR 2018: Pemkab Alokasikan Rp 25,5 Miliar Untuk Hajatan Pilkada

PILKADA KARANGANYAR 2018: Pemkab Alokasikan Rp 25,5 Miliar Untuk Hajatan Pilkada

49
Ilustrasi. Foto : Dok

KARANGANYAR– Agenda pesta demokrasi pemilihan pemimpin di Kabupaten Karanganyar lewat Pilkada serentak 2018 bakal menyedot anggaran sebesar Rp 25,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan baik pelaksanaan teknis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga instansi samping yang terlibat di dalamnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi usai penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemarin. Ia mengatakan, untuk penyelenggaraan Pilkada yang akan dihelat 27 Juni 2018 mendatang, Pemkab sudah menetapkan alokasi pendanaannya.

Menurutnya total anggaran Rp 25,5 miliar telah dipersiapkan untuk membiayai Pilkada diambilkan dari APBD 2017 maupun 2018. Dari dana sebesar itu, terdiri dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 17 miliar yang pada tahun 2017 ini sudah dicairkan Rp 2,344 miliar.

Baca Juga :  Nggak Nyangka, Gadis Cantik Ini Ternyata Pengedar Esktasi. Saat DigerebeK Bawa Puluhan Butir

Kemudian anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), meskipun belum terbentuk, sudah dianggarkan sebesar Rp 3,5 miliar. Lantas anggaran untuk pengamanan dari Satpol PP digelontor Rp 1 miliar, lalu untuk Polres Rp 2,550 miliar, Kodim Rp 900 juta, Kesbangpol Rp 300 juta, serta desk pilkada dianggarkan sebesar Rp 50 juta.

“Untuk anggaran KPU yang sudah dicairkan di 2017 ini ada Rp 2,344 miliar. Sisanya nanti di tahun 2018,” paparnya Selasa (1/8/2017).

Menurut Samsi, penyerahan anggaran ini diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk sosialisasi dan sudah diserahkan. Sedang tahap kedua untuk pengadaan barang dan jasa, serta tahap ketiga akan diserahkan pada tahun 2018 untuk proses pelaksanaan pilkada.

Baca Juga :  Order Meroket 40 %, Armada Uber Terus Bertambah

“Anggaran ini sepenuhnya untuk pilkada Karanganyar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, anggaran menjadi tanggungjawab Pemprov Jawa Tengah,” tukasnya.

Sementara itu, Kiswadi Agus, tokoh masyarakat yang berniat maju dari jalur perseorangan mengingatkan kepada penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU, agar pelaksanaan pilkada dilaksanakan dengan jujur, transparan dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran, harus dilaksanakan secara transparan.

“Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, KPU harus menjaga netralitas,” pintanya. Wardoyo

BAGIKAN