JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar PNS Gabung Aliran Radikal, Bupati Karanganyar : Langsung Dipecat!

PNS Gabung Aliran Radikal, Bupati Karanganyar : Langsung Dipecat!

61
BAGIKAN
Bupati Karanganyar Juliyatmono. Foto: Dok

KARANGANYAR—Maraknya aliran radikal anti-NKRI yang sudah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat dan sosial, rupanya membuat Pemkab Karanganyar mulai antisipatif.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono pun mengingatkan kepada semua PNS maupun guru, untuk tidak coba-coba bergabung dengan aliran radikal jika tidak ingin berhadapan dengan sanksi tegas hingga pemecatan.

Hal itu dilontarkan Yuli saat memberikan sambutan di hadapan ratusan guru di Karanganyar yang mendapatkan surat keputusan (SK) penataan di Gedung Wanita Karanganyar, Senin (7/8/2017).

Di hadapan sekitar 800 guru dan pejabat Muspida, ia mengingatkan, saat ini paham radikal sedang merebak di Indonesia.

Ia tidak ingin ada PNS di Bumi Intanpari yang ikut ambil bagian atau terjerumus dengan iming-iming masuk aliran radikal.

Pasalnya, selain merupakan tindakan melawan negara, aliran radikal itu juga bisa menghadirkan sanksi tegas hingga terberat bagi PNS. “Sanksinya tegas yaitu langsung dipecat. Eman-eman to,” paparnya.

Di sisi lain, Yuli mengingatkan guru tentang sistem mengajar yang baik. Menurutnya, kecerdasan siswa tidak ditentukan oleh gedung maupun fasilitas sekolah yang bagus atau tidak.

Akan tetapi, bagaimana sistem dan metode guru dalam upaya memahamkan atau mentransfer ilmu kepada siswa menjadi faktor yang sangat berperan terhadap kualitas pendidikan siswa.

Karenanya ia berharap guru bisa lebih fokus pada pembinaan dan membimbing siswa.

“Bukan laptop, LCD proyektor. Itu hanya gaya. Kowe ngerti to kalau aku iki kan guru. Apal persis. Guru diberikan teknologi secanggih apapun, kalau hanya diam ya murid enggak paham. Semangat. Ojo nyengeni muride apapun persoalannya,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Tarsa menguraikan, ada 783 orang guru SMP se-Kabupaten Karanganyar yang kemarin menerima SK penataan guru. SK itu mengatur sekolah mana yang menjadi lokasi mengajar guru berstatus PNS itu.

Penataan dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kurikulum yang berimbas pada jumlah jam mengajar guru.

Penataan juga untuk membantu guru bisa memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam mengajar dalam sepekan.

Wardoyo