JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen SPJ Dana Desa Belum Beres, Ini Ancaman Bupati Sragen Untuk Kades di...

SPJ Dana Desa Belum Beres, Ini Ancaman Bupati Sragen Untuk Kades di 96 Desa

268
BAGIKAN
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto : Wardoyo

SRAGEN– Sebanyak 96 desa dari total 196 desa yang ada di Sragen terancam tidak bisa mencairkan alokasi dana desa (DD) tahap ketiga tahun anggaran 2017 ini. Hal itu menyusul belum kelarnya pembuatan
administrasi dan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan DD
tahap kedua di 96 desa tersebut.

Fakta itu diungkapkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati seusai memberikan pengarahan kepada semua Kades di Pendapa Rumdin Bupati, Kamis (24/8/2017). Semua Kades dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi pendampingan dana desa dari Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri.

“Laporan yang kami terima, sampai hari ini hanya ada 100 desa yang sudah klir (beres) SPJ-nya. Yang 96 desa, kita tunggu sampai besok.(hari ini). Kalau besok belum beres juga SPJ-nya, kita akan tunda pencairan DD tahap berikutnya,” paparnya.

Bupati Yuni menguraikan mengacu ketentuan, pemblokiran pencairan DD
memang bisa dilakukan oleh Pemkab karena tiga alasan. Yakni, apabila desa belum melaporkan SPJ penggunaan DD tahap sebelumnya, kemudian saldo dana dari DD tahap sebelumnya masih ngendon minimal 30 persen, dan terakhir apabila desa yang bersangkutan sedang dalam proses
penyelidikan atau pengawasan dari Inspektorat.

Sanksi pemblokiran DD akan ditempuh lantaran Pemkab juga sudah melayangkan tiga kali surat peringatan (SP) kepada desa-desa yang belum beres SPJ-nya.

“Kalau dana ngendon masih 30 persen, berarti kan belum dicakke (digunakan). Untuk apa dikasih lagi,” tukasnya.

Menurutnya, belum beresnya SPJ di 96 desa itu lebih karena kendala sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa yang dinilai belum bisa melaksanakan administrasi dengan baik. Karenanya ia meminta Kades untuk senantiasa berkoordinasi dan memilih SDM yang berkompeten agar administrasi DD tidak lagi terlambat.

“Kalau untuk pendampingan TP4D, kita sifatnya mengimbau agar mereka tidak kesulitan. Tapi kalau mereka merasa sudah bisa dan tidak perlu, ya itu tergantung mereka saja,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen Is Susanto Hery
Setyono membenarkan bahwa secara aturan, DD memang baru bisa dicairkan setelah SPJ tahap sebelumnya selesai. Jika tidak, maka pencairan DD bisa ditunda tahap berikutnya.

Sementara, Kajari Sragen, Herrus Batubara saat memberikan pengarahan
mengingatkan kepada Kades untuk lebih berhati-hati dalam melakukan
pengelolaan, penggunaan maupun pengadministrasian DD. Sebab, DD yang
jumlahnya hampir mendekati miliar per desa, amat rawan terjadi penyimpangan jika tidak dikelola SDM yang memiliki manajerial baik.

“Kalau soal peran TP4D, kami hanya ingin membantu pendampingan karena mohon maaf kualitas SDM perangkat desa kan mungkin masih banyak yang belum menguasai SDM. Sehingga laporannya masih banyak telat.
Pendampingan TP4D itu gratis kok, nggak perlu dikasih apa-apa. Kalau datang cukup kasih aqua saja sudah kok,” tukasnya. (Wardoyo)