JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Pendidikan Sumbangan SMA/SMK Meroket, Gubernur Jawa Tengah Diminta Lakukan Pengecekan

Sumbangan SMA/SMK Meroket, Gubernur Jawa Tengah Diminta Lakukan Pengecekan

279
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dok/Joglosemar

SRAGEN – Maraknya penarikan sumbangan pembangunan kepada siswa baru di jenjang SMA/K di wilayah Sragen dan Karanganyar yang nominalnya makin mahal, membuat sejumlah pihak mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turun ke lapangan guna melakukan pengecekan.

Tidak hanya itu, pimpinan daerah juga diminta berkoordinasi dengan Pemprov untuk mencari solusi bahkan mengkaji ulang kemungkinan pengembalian wewenang pengelolaan SMA/K ke daerah.

“Kami berharap Gubernur bisa turun ke lapangan mengecek langsung. Karena hampir semua SMA dan SMK negeri sekaran uang sumbangan siswa baru makin mahal. Dan ini kok malah terjadi sejak SMA/K diambil alih provinsi.”

Kami khawatir kalau terus menerus dibiarkan, maka orangtua yang ekonominya menengah ke bawah nggak akan bisa menyekolahkan anaknya di SMA lagi,” papar Ketua LSM Gerindo Sragen, Agus Subagyo, Selasa (8/8/2017).

Sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya aduan dan laporan soal tingginya sumbangan di SMA/K negeri, pihaknya akan berkirim surat ke Gubernur agar segera mengambil langkah terkait fenomena sumbangan yang memantik keluhan wali murid tersebut.

Ia meyakini, tidak hanya di Sragen dan Karanganyar, kondisi serupa dimungkinkan juga terjadi di banyak daerah meski kasus dan besaran sumbangannya berbeda-beda.

Agus merinci, besaran sumbangan yang memberatkan sebagian wali murid SMA/K negeri itu memang bervariasi. Di wilayah Sragen, untuk SMA negeri pinggiran sumbangannya berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. Sedangkan di SMAN wilayah kota bahkan sampai Rp 3,5 juta.

Meski mayoritas diklaim sebagai kesepakatan rapat, ia menilai kian mahalnya sumbangan pembangunan itu akan kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang menghendaki agar jumlah siswa yang bersekolah menengah semakin banyak.

“Pemprov harus lebih peka melihat kondisi di lapangan. Kalau memang sekiranya ditarik ke provinsi malah ternyata menyusahkan masyarakat, lebih baik SMA/K dikembalikan ke daerah lagi. Sebab dengan dikelola provinsi realitanya pengawasan enggak maksimal akhirnya pungutan dan sumbangan makin merajalela,” tukasnya.

Senada, anggota Komisi IV DPRD Sragen, Sutrisno juga memandang kasus sumbangan SMA/K yang nilainta makin fantastis sejak diambil alih provinsi itu, menunjukkan bahwa penarikan kewenangan yang diamanatkan oleh UU itu tak seluruhnya berdampak positif.

Menurutnya hal itu juga tak lepas dari jauhnya peran kontrol provinsi yang tidak seketat dan semaksimal ketika masih dikelola oleh dinas pendidikan daerah.

Karenanya ia menyarankan kepada pimpinan daerah dalam hal ini bupati untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov guna mencari jalan keluar terkait wali murid yang makin terbebani sumbangan.

Selain itu, ia juga meminta kepada SMA/K negeri tidak semaunya mematok sumbangan serta menggratiskan siswa yang miskin.

“Kami juga sependapat perlu dikaji ulang manfaat dan mudaratnya. Kalau memang diambil alih provinsi ternyata justru banyak mudaratnya tidak ada salahnya dikembalikan lagi ke daerah. Namanya UU dan peraturan kan juga bisa direvisi. Paling tidak dengan dikembalikan ke daerah, fungsi kontrol dan pengawasnya juga lebih maksimal,” jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani meminta pimpinan daerahnya untuk membuat aturan tegas berupa Peraturan Bupati (Perbup) terkait persoalan itu. Keberadaan Perbup dimaksudkan untuk membentengi sekolah utamanya SMA/K negeri menarik iuran atau sumbangan di luar kewajaran.

Apalagi, Karanganyar sudah menerapkan program pendidikan gratis yang harusnya bisa secara konsisten dijalankan tanpa ada pungutan, iuran atau sumbangan yang nilainya jutaan serta memberatkan wali murid.

Wardoyo

BAGIKAN