JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tunjangan Anggota Dewan Solo Naik Rp 20,7 Juta

Tunjangan Anggota Dewan Solo Naik Rp 20,7 Juta

36
BAGIKAN
Ilustrasi: Joglosemar/Maksum Nur Fauzan

SOLO – Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta naik Rp 20,7 juta. Jumlah tersebut dibagi untuk Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp 4,2 juta dan tunjangan transportasi Rp 6 juta yang diterima per bulan, serta tunjangan reses Rp 10,5 juta yang diterima setiap empat bulan sekali.

Wakil Panitia Khusus (Pansus) Kenaikan Tunjangan DPRD, Supriyanto menuturkan, Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta terkait kenaikan tunjangan telah terbit dan penerapannya sesuai dengan Perda, mulai Agustus 2017.

“Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Solo masuk kategori sedang, maka tambahan tunjangannya untuk TKI dua kali Rp 2,1 juta dan tunjangan transportasi Rp 6 juta per bulan. Kemudian untuk tunjangan reses diterima setiap empat bulan sekali Rp 2,1 juta kali lima,” urainya, Senin (28/8).

Dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut, Supri mengatakan, berdampak pada kenaikan beberapa potongan gaji. “Untuk sementara yang sudah pasti naik potongannya untuk partai yaitu Rp 500.000 per bulan. Sedangkan untuk potongan fraksi dan komisi belum dibicarakan sampai saat ini. Namun kemungkinannya tetap naik,” imbuh Supri.

Diberitakan sebelumnya berdasarkan hasil perhitungan KKD 2017, Kota Solo masuk dalam angka 500 yang berarti berkategori sedang. Hal ini diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Yulistianto. Dijelaskan dia untuk tahun ini perhitungan di bawah 550 masuk dalam kategori sedang. Sementara untuk tahun 2018 ada kemungkinan ada pergantian aturan di mana angka 400 ke atas masuk dalam kategori tinggi.

“Untuk kenaikan tunjangan Anggota DPRD Surakarta, Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,4 miliar melalui APBD Perubahan 2017. Alokasi dana tersebut untuk memenuhi tunjangan DPRD pada bulan Agustus hingga bulan Desember mendatang,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surakarta, Teguh Prakosa mengimbau agar para anggota dewan tidak terlalu euforia dengan kenaikan tunjangan tersebut. “Tidak perlu euforia dengan kenaikan tunjangan ini. Pasalnya semua sudah diatur sesuai dengan PP No 18 tahun 2017. Dan saat ini Perwali tengah disusun untuk menghitung nilai yang diterima tiap anggota DPRD Surakarta. Di samping itu anggota DPRD juga tidak perlu membandingkan antara satu daerah dengan daerah lain. Sebab tiap daerah sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ujarnya.

#Triawati Prihatsari Purwanto