JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Wacana Penataan SOTK Perangkat Desa di Sragen. Begini Perhitungan Jumlahnya

Wacana Penataan SOTK Perangkat Desa di Sragen. Begini Perhitungan Jumlahnya

408
BAGIKAN
ilustrasi perangkat desa

SRAGEN– Meski pembahasan masih berpolemik, Pemkab memastikan tetap akan melakukan penataan perangkat desa mendasarkan pada Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengacu UU Desa. Nantinya jumlah maksimal perangkat desa adalah 14 personel untuk desa dengan kebayanan paling banyak yakni enam kebayanan.

Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sragen, Suhariyanto, kemarin. Kepada wartawan ia menyampaikan untuk saat ini, belum bisa dipetakan berapa jumlah kekosongan perangkat desa yang ada di Sragen. Menurutnya kekosongan baru bisa diketahui setelah dilakukan penataan SOTK.

“Nanti tahunya setelah ada penataan. Yang membedakan adalah jumlah kebayanan. Kalau dulu mungkin perangkat desa bisa sampai 15 atau 16 orang satu desa, nanti paling banyak hanya 14 orang itu pun untuk yang kebayanannya enam,” paparnya Rabu (30/8/2017).

Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan ulang terhadap kondisi perangkat desa dari masing-masing kecamatan. Pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui data valid terkait kondisi perangkat desa yang dimiliki masing-masong desa.

Untuk kepentingan itu, pihaknya sudah memanggil semua Kasie Pemerintahan di setiap kecamatan. Diharapkan dengan data valid, akan diketahui berapa kekosongan dan penataannya nanti.

Di sisi lain, Suhariyanto juga menyampaikan yang menjadi masalah saat ini adalah kewenangan pemberhentian perangkat desa. Mengacu pada UU Desa maupun aturan yang baru termasuk Raperda, pemberhentian perdes nantinya menjadi kewenangan Kades.

Sementara, realitanya pemberhentian terkadang tidak dilaporkan atau ditembuskan ke Pemkab. Hal inilah yang menyulitkan Pemkab untuk mengetahui perubahan database perangkat yang ada.

“Makanya mungkin perlu dibuat mekanisme agar setidaknya kita dilapori. Atau kalau memang ada tembusan, ya segera dikirim. Jadi kita juga tahu. Kalau dulu perangkat itu yang memberhentikan bupati atas pengajuan camat, tapi sekarang kan jadi kewenangan Kades,” jelasnya.

Sebelumnya ketua Fraksi PKB Sragen Faturahman menyampaikan hal yang masih krusial dan perlu disinkronkan adalah soal penataan perangkat, penarikan PNS Sekdes, dan masa kerja perangkat. (Wardoyo)