JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Wah, Belasan Desa di Sragen Terdeteksi Selewengkan Dana Desa. Ini Modus Yang...

Wah, Belasan Desa di Sragen Terdeteksi Selewengkan Dana Desa. Ini Modus Yang Paling Banyak Dilakukan

1931
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menyatakan telah menerima laporan dugaan penyimpangan dana desa (DD) di belasan desa di wilayah Kabupaten Sragen. Mayoritas indikasi penyimpangan DD yang dilaporkan itu didominasi oleh modus mark up atau menggelembungkan anggaran.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Sragen, Herrus Batubara, Jumat (25/8/2017). Ditemui di Pendaa Rumdin Bupati usai memberikan sosialisasi pendampingan pengelolaan DD oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), ia menyampaikan saat ini memang ada beberapa laporan terkait indikasi penyimpangan penggunaan DD di sejumlah desa.

Tanpa menyebut nama desa, Kajari menyebut laporan yang masuk mencapai belasan namun tidak sampai puluhan. Menurutnya, dari laporan itu, mayoritas modusnya adalah mark up anggaran kegiatan atau pembelanjaan dana kegiatan yang belum disertai oleh bukti-bukti pendukung.

“Ada lah tapi nggak perlu saya sebutkan. Tapi enggak sampai puluhan. Salah satu bentuknya ya itu (mark up), kemudian bukti pendukung pembelanjaan dana belum ada. Namun penyimpangannya kecil-kecil Pak. Di bawah Rp 50 juta, ada yang Rp 13 juta, Rp 15 juta,” paparnya.

Meski ada indikasi penyimpangan, Herrus mengatakan sejauh ini laporan itu dipandang masih bisa ditoleransi dan belum akan diproses hukum. Lantaran nominal penyimpangannya di bawah Rp 50 juta, biasanya pihak Kades lebih disarankan untuk melakukan pengembalian kerugian atau penyimpangannya kembali ke desa.

Ia beralasan tidak dilakukannya proses hukum lebih karena nominal potensi kerugian negaranya dianggap tak sebanding dengan biaya penanganan perkara apabila dipaksakan diproses. Ia mencontohkan, untuk sidang korupsi Tipikor di Semarang, juga butuh biaya operasional dan akomodasi cukup besar bagi jaksa.

“Selain itu, kami juga masih memaklumi karena kemampuan mereka (kades) kan tidak sama. Dan belum semuanya memiliki kemampuan mengelola DD. Bisa dibayangkan mereka yang belum memiliki kemampuan tiba-tiba jadi penguasa pengguna anggaran (KPA). Tapi saya yakin, dengan begini saja sudah jadi peringatan ke mereka,” tukasnya.

Herrus berharap dengan sosialisasi TP4D itu, desa diharapkan bisa memanfaatkan pendampingan dari TP4D yang memang dibentuk untuk memberikan pendampingan ke desa. Ia menggaransi tidak ada biaya dan semua pendampingan diberikan gratis. Langkah pendampingan itu juga sebenarnya demi kelancaran pengelolaan DD yang nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Karena selama ini belum ada satu pun desa yang meminta pendampingan padahal sudah pernah saya sosialisasikan,” tukasnya.

Ia menambahkan kehadiran TP4D memang sebagai tindaklanjut instruksi Presiden Jokowi yang meminta agar Kejari sebagai bagian eksekutif turut membantu ke desa-desa. Hal itu juga bagian upaya preventif untuk mencegah celah pintu munculnya korupsi di tingkat desa. Menurutnya dengan anggaran DD yang satu desa hampir mencapai Rp 1 miliar, memang sangat berpotensi rentan disalahgunakan.

Terpisah, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati berharap Kades-Kades bisa memanfaatkan bantuan pendampingan TP4D terutama dalam manajerial dan administrasinya. Namun apabila Kades merasa sudah bisa dan tidak perlu, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada desa.

“Kami sifatnya hanya mengimbau agar mereka tidak kesulitan. Tapi kalau mereka merasa sudah bisa dan tidak perlu, ya itu tergantung mereka saja,” imbuhnya.

Terlebih hingga kemarin masih ada 96 dari 196 desa yang belum melaporkan Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa tahap kedua. (Wardoyo)