JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Wah, Raperda Perangkat Desa Sragen Berpotensi Digugat Hukum. Ini Masalahnya

Wah, Raperda Perangkat Desa Sragen Berpotensi Digugat Hukum. Ini Masalahnya

462
BAGIKAN
Ilustrasi Anggota DPRD paripurna tidur

SRAGEN– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perangkat Desa (Perdes) yang diklaim oleh panitia khusus (Pansus) sudah selesai, terancam tak bisa diparipurnakan atau disahkan. Sejumlah pimpinan DPRD mengisyaratkan bahwa teramat riskan memaksakan pengesahan karena ada mekanisme dan aturan yang dilanggar.

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto mengatakan Raperda itu tak bisa diparipurnakan karena prosesnya dinilai melanggar Tata Tertib DPRD. Pelanggaran itu dikarenakan agenda pembahasan tanggal 21 Agustus yang diklaim pembahasan terakhir, tidak pernah masuk dan ditetapkan dalam agenda rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Padahal, dalam Tati DPRD Bagian III pasal 53 ayat 1 huruf a dan d, dijelaskan bahwa banmus memiliki tugas dan kewenangan menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun masa sidang.

“Sementara jadwal di Banmus, tanggal 21 Agustus itu hanya ada satu agenda yaitu rapat Paripurna Pengantar KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 dan itu pun jadwalnya malam. Kalau hari itu digunakan untuk rapat membahas Perda, jelas itu menyalahi Tatib. Makanya kalau mau diparipurnakan, siapa yang mau tanggungjawab. Karena itu bisa digugat Judicial Review,” paparnya Senin (28/8/2017).

Menurutnya, Raperda itu juga berpotensi menabrak Permendagri No 80/2015 karena belum dilakukan fasilitasi ke Gubernur atau Pemprov. Terlebih, Perda Perdes itu sangat penting lantaran di dalamnya akan mengatur perangkat desa yang nantinya akan melayani hajat hidup orang banyak.

Persoalan deadline waktu yang sudah melampaui dua perpanjangan, menurutnya tidak masalah. Karena juga ada beberapa Raperda yang sangat lama dibahas oleh Pansus hingga kini belum selesai bahkan sampai lewat tahun.

“Kami janya berpedoman pada aturan saja. Jangan sampai produk hukum dibuat dengan proses yang melanggar hukum. Mestinya Perbup SOTK kemarin bisa dijadikan contoh. Ketika eksekutif ngotot diterbitkan duluan tanpa fasilitasi Gubernur, ternyata kan akhirnya malah salah dan bikin malu,” jelasnya diamini unsur pimpinan lainnya.

Terpisah, Ketua Pansus Raperda Perdes, Sutrisno mengatakan rencana paripurna itu dilakukan karena pertimbangan dikejar tenggat waktu penyelesaian Raperda itu sudah dua kali diperpanjang. Menurutnya, dari SK Pimpinan, perpanjangan kedua sudah habis pada 25 Agustus lalu sehingga Pansus mempercepat pembahasan. Wardoyo