JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri 64.000 Bidang Tanah di Wonogiri Belum Bersertifikat

64.000 Bidang Tanah di Wonogiri Belum Bersertifikat

32
BAGIKAN
Joglosemar | Aris Arianto
BELUM BERSERTIFIKAT- Bupati Joko Sutopo menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS ATR/BPN Wonogiri yang telah mengabdi 20 dan 30 tahun, Senin (25/9/2017).

WONOGIRI- Sedikitnya masih ada sekitar 64.000 bidang tanah di wilayah Wonogiri yang belum dilegalisasi. Namun begitu sudah ada kejelasan soal kepemilikan hak tanah tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pun berharap, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), puluhan ribu bidang tanah milik warga tersebut dapat segera mendapat legalitas. Dengan kata lain sudah bisa mendapatkan sertifikat.

“Berdasarkan penghitungan, sampai saat ini masih ada 64 ribuan bidang tanah kepemilikannya jelas, tapi belum terlegalisasi,” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo ketika dikonfirmasi awak media di sela-sela upacara Hari Agraria Nasional di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wonogiri, Senin (25/9/2017).

Bupati menjelaskan, angka puluhan ribu bidang tanah itu merupakan akumulasi sejak beberapa tahun lalu. Sebenarnya Pemkab Wonogiri bekerja sama dengan ATR/BPN sudah mengupayakan penyertifikatan tanah. Salah satunya melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Tapi pada program PRONA yang kini sudah berubah nama menjadi PTSL itu sebelumnya mengalami sejumlah kendala. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tirtomoyo tahun lalu, di mana ada penarikan pungutan melebihi ketentuan, sehingga berdampak pada pemberian sanksi penurunan jabatan Camat Tirtomoyo.

Bupati Joko mengatakan, kisruh PRONA 2016  dapat dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi. Sehingga, program PTSL selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa ada kendala.

“Maka dengan program yang baru itu nanti akan menarget 64.000 bidang tersebut,” kata Bupati.

Bupati bersikukuh agar program strategis nasional itu terus berjalan terus. Pasalnya, semua pihak seperti TP4D, Kejaksaan, Unit Tipikor Polres Wonogiri sudah terikat dalam satu komitmen bersama dalam mendukung program tersebut.

Bahkan, beber Bupati sudah ada pola dan skema terukur dalam program PTSL di tahun ini. Terlebih lagi adanya inovasi-inovasi baru di dalamnya. Yakni adanya komunikasi intensif serta keterlibatan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam penentuan standarisasi biaya.

“Jadi, dalam penentuan standarisasi biaya administrasi yang harus dipenuhi pemohon sudah ada kesepakatan. Mari kita tetap jaga komitmen ini,” jelas Bupati.

Bupati berujar dengan adanya komitmen berbagai pihak itu, Pemkab Wonogiri berharap agar Program PTSL berjalan lancar. Selain itu, kuota tanah yang akan disertifikasi dalam setiap tahunnya dapat meningkat.

“Prinsip dasarnya 64.000 harus ada solusi, 64.000 tidak ada kendala subjektivitas dan target kami semoga kuota dari tahun ke tahun ada penambahan,” tandas Bupati.

Kepala ATR/BPN Wonogiri, Cahyono menuturkan, target PTSL tahun ini adalah menyertifikatkan sebanyak 9.750 bidang tanah. Awalnya target hanya 6.750 bidang, namun seiring berjalannya waktu, ditambah 3.000 bidang lagi.

Saat ini kecapaian target sudah lebih dari 70 persen. Pihaknya mematok pada akhir tahun target sudah terpenuhi keseluruhan.

Lantaran itu pihaknya terus mendorong dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa di Wonogiri. Supaya mereka segera mengajukan PTSL.  # Aris Arianto