JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pejabat di Sragen Ini Ungkap Saudaranya Pernah Jadi Korban PKI

Pejabat di Sragen Ini Ungkap Saudaranya Pernah Jadi Korban PKI

276
BAGIKAN
NOBAR FILM G30S/PKI- Ratusan warga dan santri di Ponpes Miri, saat menyaksikan acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI di lapangan Desa Sunggingan, Miri, Sabtu (23/9/2077) malam.Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Sejumlah tokoh dan perwakilan pondok pesantren (Ponpes) yang tergabung dalam Forum Umat Islam Sragen (FUIS) mendesak Pemkab untuk mengagendakan pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI seperti daerah lain. Selain itu mereka juga mempertanyakan tindaklanjut Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (Miras) yang sudah lama tak kunjung disahkan.

Hal itu terungkap saat belasan personel FUIS mendatangi Pemkab untuk beraudiensi, Senin (25/9/2017). Semula mereka menghendaki beraudiensi dengan bupati langsung. Akan tetapi karena bupati sedang ada agenda lain membahas APBD, sehingga mereka hanya ditemui Asisten I, Endang Handayani dan Kepala Kesbangpolinmas Sragen, Heru Martono di Aula Krida Manggala.

Dalam audiensi tersebut, Ketua FUIS, Ustad Mala Kunaefi meminta agar bupati menginstruksikan agenda untuk menonton dan menayangkan film G30S/PKI.Menurutnya banyak anak-anak dan generasi yang belum tahu tentang bahaya ideologi PKI.

Ia juga menyampaikan semua ormas Islam menolak ideologi PKI. Ia menyebut mungkin di Sragen masih ada atau mungkin dengan mengatasnamakan apa sehingga harus dilawan jangan sampai berkembang.

Dalam kesempatan itu, FUIS juga melaporkan dari kegiatan penggalangan
dana untuk muslim Rohingya selama 5 hari mendapatkan Rp 100.012.000,-. Perwakilan dari Ponpes An-Nahl Hidayatullah, Sukamto juga menanyakan perkembangan Perda Miras yang berlarut-larut tanpa kejelasan.

Ia juga meminta agar Perda Miras yang dibuat berisi pelarangan bukan pengaturan. Menyikapi desakan itu, Kepala Kesbangpolinmas, Heru Martono menyampaikan jika FUIS berapi-api tentang PKI, dirinya lebih berapi-api lagi karena saudaranya sendiri pernah menjadi korban PKI.

“Tentang pemutaran Film PKI saya sudah berencana untuk mengadakan nonton bareng saat Panglima menginstruksikan nonton bareng namun kalah duluan. Namun kami akan mengagendakan untuk nobar film tersebut,” katanya.

Sementara, Endang Handayani menyampaikan apa yang disampaikan FUIS itu nantinya akan diteruskan ke bupati. (Wardoyo)