JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Dugaan Penyimpangan Proyek Perpusdes, Polda Jateng Periksa Ratusan Kades dan Perangkat...

Dugaan Penyimpangan Proyek Perpusdes, Polda Jateng Periksa Ratusan Kades dan Perangkat Desa di Karanganyar

153
BAGIKAN
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti seusai penggeledahan di Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (2/1). KPK kembali melakukan penggeledahan lanjutan terkait operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pengembangan kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintahan Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc/17.

KARANGANYAR– Kasus dugaan penyimpangan pengadaan buku dan rak buku untuk perpustakaan desa (Perpusdes) kembali bakal membuat panas dingin ratusan Kepala Desa dan pejabat terkait di Karanganyar. Ini menyusul langkah tim Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Tindak Pidana Korupsi Polda Jateng yang memulai pemeriksaan terhadap para Kades di wilayah Karanganyar, Senin (9/10/2017).

Tak tanggung-tanggung, pemeriksaan dijadwalkan secara maraton terhadap ratusan kades yang tersebar di 13 dari 17 kecamatan yang ada di Bumi Intanpari. Jumlah Kades dan perangkat yang diperiksa terkait proyek pengadaan buku dan rak untuk Perpusdes senilai Rp 25 juta per desa itu diperkirakan mencapai 100an lebih.

Pemeriksaan kemarin diawali dengan meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Kades di Kecamatan Kebakkramat dan Gondangrejo yang ditempatkan di Kecamatan Kebakkramat. Sedikitnya seratusan Kades berikut bendahara desa dan tim pengelola kegiatan (TPK) masing masing desa dikumpulkan untuk diklarifikasi oleh tim Polda secara bergantian.

Pantauan Joglosemar, para Kades dan perangkat desa dari dua kecamatan itu, dimintai keterangan dan klarifikasi oleh tim Ditreskrimsus yang dipimpin Kanit 3, Kompol Tarta di ruang pertemuan Kecamatan Kebakramat.

Kepada para Kades, Kompol Tarta mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait pengadaan buku dan pembelian buku untuk perpustakaan desa. Menurut Kompol Tarta, satu per satu para kepala desa, bendahara desa serta tim pelaksana kegiatan diklarifikasi.

“Ini baru bersifat klarifikasi serta pengumpulan bahan keterangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal pengadaan buk dan pembelian rak buku,” katanya saat memberikan pembukaan awal, Senin (09/10/2017).

Ia kemudian menyampaikan dari hasil pengumpulan bahan keterangan ini, akan diambil kesimpulan, apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Jika nantinya ditemukan ada penyimpangan dan ada aturan yang dilanggar, maka akan segera dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan apakah ada kerugian negaranya atau tidak.

“Tapi jika ditemukan ada kerugian negara, maka akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tukasnya.

Saat ditanya indikasi penyimpangannya, Kompol Tarsa belum bersedia menyampaikan. Menurutnya, tim masih berkonsentrasi melakukan puldata dan pulbaket sebagai bahan untuk merumuskan kesimpulan terhadap laporan kasus itu.

Sementara itu, salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya yang ikut dimintai klarifikasi, mengatakan awalnya Pemkab Karanganyar, meminta agar dalam APBDes, dianggarkan dana pengadaan buku dan pembelian rak buku senilai Rp 25 juta. Setelah dianggarkan, dana Rp 25 juta dicairkan melalui rekening salah satu bank.

“Kami hanya diminta untuk menganggarkan di APBDes. Setelah dianggarkan, kemudian datang rekanan untuk menawarkan buku dan rak.Saya sendiri tidak mengetahui rekanan itu, apakah sudah ditunjuk atau
tidak. Yang jelas, kami sudah melaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada,” ujar Kades berinisial S tersebut seusai diklarifikasi tim Polda.

Ketika ditanyakan berapa jumlah buku, kepala desa di wilayah Kecamatan Gondangrejo ini mengaku ada sekitar 200 buku serta dua rak buku. Sementara itu, Camat Gondangrejo, Junaidi Purwanto, mengatakan, di wilayahnya, tidak seluruh desa mengajukan anggaran perpustakaan desa yang dianggarkan melalui APBDes ini.

“Tidak semua mas, hanya sebagian. Sebagian tidak menganggarkan,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, proses pemeriksaan terhadap Kades, bendahara
desa serta TPK itu akan terus digelar secara maraton dalam beberapa hari ke depan. Mengingat banyaknya Kades dan perangkat yang diperiksa, pemeriksaan dijadwalkan dilakukan per dua atau tiga kecamatan.

Berdasarkan jadwal yang diterima Joglosemar dari tim Polda, pemeriksaan akan dilakukan hingga hari Jumat (13/10/2017) mendatang. Sebagaimana diketahui, Pemkab Karanganyar,melalui Bapermades, menganggarkan Rp 25 juta untuk pembelian buku dan rak buru di masing-masing desa.

Namun karena dinilai janggal, pengadaan buku ini kemudian meledak dan dilaporkan ke Polda Jateng. Informasi yang berembus, dari dana Rp 25 juta itu diduga kuat hanya dibelanjakan separuhnya. Termasuk rak buku yang dibelanjakan dengan harga Rp 8 juta, kondisinya juga dinilai jauh di bawah harga standar di pasaran. (Wardoyo)