JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar KPK Ingatkan Ini Ciri-Ciri Suap Serta Gratifikasi Yang Bisa di-OTT..

KPK Ingatkan Ini Ciri-Ciri Suap Serta Gratifikasi Yang Bisa di-OTT..

73
BAGIKAN
TOLAK GRATIFIKASI- Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat membubuhkan tandatangan bersama jajaran pejabat Pemkab Karanganyar untuk komitmen bersama menolak gratifikasi. Foto/Dok Pemkab

KARANGANYAR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada jajaran PNS untuk menghindari segala bentuk pemberian sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Pasalnya hal itu termasuk dalam kategori gratifikasi yang bisa dijerat dengan UU Tipikor.

Peringatan itu disampaikan Pejabat Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Deputi Pencegahan KPK, Sugiarto saat melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Pendapa Rumah Dinas Bupati
Karanganyar, Senin (16/10/2017).

Di hadapan ratusan pejabat eksekutif dan legislatif di Karanganyar, Sugiarto mengatakan PNS memang berada pada lokasi rawan KKN dan gratifikasi. Pasalnya mereka bersentuhan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan dana publik lain yang selama ini memang dekat dengan titik-titik rawan korupsi.

Menurutnya potensi kerawanan gratifikasi berada di sektor pengelolaan dana publik, APBD, APBN, dan lain-lain. KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan terhadap hal-hal tersebut.

“Penyebab KKN itu adalah ketamakan, peluang, kebutuhan, dan hukuman untuk pelaku tidak memberikan efek jera,” paparnya.

Dia menguraikan ada beberapa ciri dari sebuah tindakan yang masuk kategori gratifikasi. Yakni bertujuan untuk mempengaruhi, berkaitan dengan jabatan atau posisi seseorang, menimbulkan konflik kepentingan, umumnya diberikan secara rahasia dan umumnya nilainya tidak wajar.

Menurutnya, bahwa segala sesuatu berhubungan dengan jabatan itu dilarang. Kemudian segala sesuatu di luar gaji dan upah termasuk kategori gratifikasi.

“Cirinya gampang. Ada hubungan dengan jabatan atau tidak, apakah berlawanan dengan sumpah atau tidak,” imbuhnya.

Sugiarto juga menjelaskan bahwa gratifikasi dan suap itu adalah dua hal yang berbeda. Suap lebih mengarah pada adanya transaksi “wani piro” sehingga menyebabkan kesepakatan. Dia juga sempat menyindir perilaku sejumlah ASN yang bergotong royong dan kompak dalam hal pelanggaran dan menghindari hukuman.

“Transaksional ‘wani piro’ itu namanya suap. Kalau itu, KPK bisa OTT (operasi tangkap tangan),” tegasnya.

Mengacu Pasal 128 ayat 2 UU No 20/2001 bahwa sanksi hukum penerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan untuk pemberi sesuai Pasal 13 UU 31/1999 adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta. Sanksi hukum itu tidak berlaku jika lapor KPK.

Desakan Istri

Sementara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapresiasi positif sosialisasi gratifikasi tersebut. Menurutnya hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas personal menghindari gratifikasi.

Sebanyak 243 orang wajib LHKPN di Karanganyar sudah melaksanakan kewajibannya. Ia juga langsung meminta Inspektur melaporkan ASN yang tidak hadir. Orang nomor satu di Pemkab itu menilai kehadiran ASN merupakan wujud komitmen ASN untuk menghindari gratifikasi dan keluar dari persoalan
KKN.

Yuli juga meminta Sekda Karanganyar, Samsi, dan Dharma Wanita ikut serta mencegah gratifikasi dan KKN. Pasalnya ia memandang terkadang desakan dari istri dapat memicu gratifikasi.

“Istri punya peran penting terhadap desakan gratifikasi.Kaya enggak apa-apa tapi Sumberny harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.

Sementara, Inspektur Kabupaten Karanganyar, Sucahyo, mengungkapkan kegiatan itu tindak lanjut kesepakatan bersama kabupaten/kota se-Jateng dengan Pemprov Jateng untuk menolak gratifikasi. Tindakan itu dalam rangka mewujudkan good government dan clean government.(Wardoyo)