JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo 7 Parpol di Sukoharjo Dinyatakan Tidak Penuhi Syarat

7 Parpol di Sukoharjo Dinyatakan Tidak Penuhi Syarat

95
BAGIKAN
Joglosemar | Aris Arianto
VERIFIKASI PARPOL- Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto menyerahkan hasil verifikasi parpol di Hotel Tosan, Solobaru, Jumat (17/11/2017).

SUKOHARJO- Dari 13 partai politik (Parpol) yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di Sukoharjo, enam di antaranya dinyatakan memenuhi syarat. Sisanya tujuh Parpol tidak memenuhi syarat.

Informasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, tujuh parpol yang tidak memenuhi syarat meliputi Partai Demokrat, Partai PSI, Partai PAN, Partai PPP, Partai PBB, Partai Garuda dan Partai PKB. Sementara parpol memenuhi syarat adalah PKS, Perindo, Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem.

Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto mengatakan, ada 13 Parpol yang lolos verifikasi administrasi di KPU. Namun, setelah dilakukan verifikasi faktual diketahui hanya ada enam parpol yang lolos. Sementara itu, 7 partai yang lainnya tidak lolos.

“Pparpol yang tidak lolos lantaran KTA (kartu tanda anggota) yang dilampirkan menggunakan KTP lama. Belum e–KTP bahkan itu KTP lama tahun sebelumnya dipakai daftar lagi,” kata Kuswanto usai penyerahan hasil verifikasi parpol di Hotel Tosan, Solobaru, Jumat (17/11/2017).

Dia mengatakan, tujuh Parpol yang tidak memenuhi syarat wajib melakukan perbaikan. Sementara Parpol yang sudah memenuhi syarat batas minimal 1.000 maupun 1/1.000 jumlah penduduk tidak wajib memperbaiki.

Sementara itu, untuk KTP yang harus diganti oleh Parpol yakni KTP anggota TNI dan belum berusia 17 tahun. Untuk proses perbaikan sampai 1 Desember. Seandainya tidak bisa menyelesaikan perbaikan sampai deadline yang ditentukan mereka akan gugur.

”Mereka tidak bisa mengikuti proses selanjutnya,” tandas dia.

Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPC PPP Sukoharjo, Suratijo mengaku cukup berat tugasnya dalam perbaikan berkas. Sebab dari total 1016 anggota yang disertakan hanya 21 yang memenuhi syarat. Sementara, yang tidak memenuhi syarat ada 995.

“Kendala kami adalah ketiadaan anggaran untuk transportasi pengumpulan fotokopi KTP sebelumnya. Tapi kami optimis sebelum deadline bisa selesaikan pekerjaan ini,” jelas dia. # Aris Arianto