JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Dijawil Presiden Jokowi, Jatah Sertifikat Gratis Karanganyar Ditambah 30.000 Kuota

Dijawil Presiden Jokowi, Jatah Sertifikat Gratis Karanganyar Ditambah 30.000 Kuota

135
BAGIKAN
SERTIFIKAT GRATIS- Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat gratis kepada warga Sambirejo, Sragen di Stadion Taruna Sragen, Selasa (7/11/2017). Joglosemar/Wardoyo

KARANGANYAR– Kabupaten Karanganyar kembali mendapat berkah dari pemerintah pusat. Tahun 2018, pemerintah pusat melalui APBN akan menambah alokasi bantuan program sertifikat gratis untuk Karanganyar sebanyak 30.000 bidang.

Bantuan itu melonjak tiga kali lipat dibanding 2017 ini yang dijatah 10.000 kuota saja. Kepastian itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat berbincang dengan wartawan, Kamis (9/11/2017).

Ia mengungkapkan dari hasil kunjungan Presiden RI, Jokowi ke Sragen Selasa (7/11/2017) lalu, pemerintah memang mendorong semua daerah untuk mempercepat program penuntasan sertifikasi tanah. Berkenaan dengan itu, Presiden juga mendorong semua Kanwil Badan Pertanahan Wilayah (BPN) dan Kementerian Agraria, Tata Ruang Kepala BPN RI untuk menaikkan alokasi anggaran dan kuotanya.

“Nah kemarin waktu kami berbincang dengan Pak Presiden dan Pak Menteri
(Agraria), Karanganyar juga dijawil akan ditambah jatahnya. Kalau tahun ini hanya 10.000, tahun depan kita diberi 40.000. Alhamdulilah, itu memang salah satu harapan Pak Presiden memang daerah harus gerak cepat untuk menuntaskan sertifikasi tanah,” papar Juliyatmono.

Lebih lanjut, Bupati Yuli menjelaskan penambahan alokasi bantuan program sertifikat gratis itu juga dalam rangka mengejar percepatan sertifikasi di Jateng yang ditarget tuntas 2025. Ia juga mendukung penuh program itu dan tidak menutup kemungkinan daerah juga akan mengimbangi dengan mengupayakan alokasi anggaran guna mempercepat penyertifikatan tanah.

Saat ditanya masih ada berapa bidang tanah di Karanganyar yang belum bersertifikat, Yuli mengaku tak hafal betul datanya. Yang jelas, ia menekankan selain tanah masyarakat utamanya warga tidak mampu, program bantuan sertifikat gratis itu nantinya diharapkan bisa diperluas untuk penyertifikatan tanah kas yang menjadi aset desa maupun daerah dan belum bersertifikat.

“Karena dampak dengan sudah tersertifikasi itu, juga bisa mendongkrak pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB). Perolehan pajak dari BPHTB ini adalah pendapatan daerah yang sulit diduga dan potensial menambah PAD. Makanya kita dorong terus dan tahun depan diupayakan ditambah,” tukasnya.(Wardoyo)