JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kecewa UMK Jauh Dari Harapan, Serikat Buruh Bakal Gugat PP 78

Kecewa UMK Jauh Dari Harapan, Serikat Buruh Bakal Gugat PP 78

328
BAGIKAN
UMK

KARANGANYAR– Kekecewaan serikat buruh di Kabupaten Karanganyar yang tergabung dalam Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) atas ketetapan Gubernur Jateng tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK), bakal berbuntut panjang. KSPN berencana menyiapkan gugatan terhadap peraturan pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Gugatan diajukan lantaran kehadiran PP itu dianggap menjadi pemicu munculnya rumusan perhitungan UMK yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

Rumusan perhitungan dengan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam PP tersebut juga dianggap tidak relevan dengan riil kenaikan kebutuhan hidup buruh di lapangan.

“Kami akan menggalang dukungan bersama serikat buruh dari beberapa daerah di eks Karesidenan Surakarta untuk mengajukan gugatan terhadap PP 78. Karena munculnya PP itu sangat tidak adil dan membuat pembahasan hanya akan menghasilkan UMK yang selamanya tidak adil bagi buruh,” papar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KSPN Karanganyar,
Haryanto, Selasa (22/11/2017).

Ia menguraikan dengan UMK Karanganyar tertinggi di eks Karesidenan Surakarta yakni Rp 1.696.000, faktanya jika dibelanjakan untuk hidup buruh lajang saja tidak bisa bertahan sampai sebulan. Besaran UMK yang naik 8,71 persen dari UMK Karanganyar tahun 2017 itu muncul dari rumusan menambahkan UMK tahun 2017 dengan hasil perkalian antara UMK
tahun 2017 dengan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai inflasi nasional periode September 2016 hingga September 2017 adalah 3,72% sedangkan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Hasilnya adalah 8,71 %.Menurutnya hadirnya PP 78 itu membuat perhitungan UMK tidak lagi menggunakan acuan survei kebutuhan hidup layak (KHL) riil di lapangan.

Padahal, tren yang terjadi selama ini, inflasi hanya terjadi apabila harga-harga sembako naik saja. Sementara faktanya sejak pencabutan subsidi listrik dan PDAM, biaya kebutuhan hidup masyarakat dan buruh menjadi melonjak.

“Dulu survei KHL bisa dilakukan berkali kali dan mendekati kebutuhan riil di lapangan. Tapi dengan PP itu, KHL yang digunakan hanya KHL tahun lalu dan perhitungan KHL hanya glambrangan tidak bisa sesuai dengan kenyataan,” jelasnya.

Ia juga memandang gugatan perlu dilakukan mengingat kehadiran PP 78
itulah yang selama ini menghalangi buruh mendapatkan UMK sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Menurutnya penetapan UMK di semua daerah yang mendasarkan PP itu dan di bawah KHL, diharapkan menjadi pembelajaran bersama buruh untuk bersatu menggugat PP 78 dan meminta system
penghitungan dikembalikan pada survei KHL.

Tidak hanya itu, Haryanto juga mengkritisi ketidaktegasan SK Gubernur
tentang UMK. Pasalnya, dalam SK itu selalu dicantumkan bahwa UMK yang ditetapkan itu hanya berlaku bagi buruh dengan masa kerja di bawah 1 tahun dan untuk buruh berstatus lajang.

Sedangkan untuk buruh dengan masa kerja satu tahun ke atas disesuaikan untuk negosiasi dengan perusahaan. Akan tetapi, faktanya, hampir semua perusahaan melanggar hal ini dan menerapkan UMK secara pukul rata tanpa ada penjenjangan berdasarkan masa kerja seperti yang diamanatkan di SK Gubernur.

“Mestinya Gubernur itu tegas dan diperjelas. Kalau UMK itu ditetapkan untuk buruh lajang dibawah satu tahun. Harusnya yang masa kerja 1-5 tahun ditentukan juga misalnya ditambah 1 persen, lalu yang di atas 5 tahun sampai 10 tahun ditambah 2 persen dan seterusnya. Tapi selama ini, enggak, semua buruh digebyah uyah dibayar UMK. Ini kan tidak adil,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki membenarkan jika SK GUbernur memang menetapkan UMK Karanganyar sama dengan usulan dari kesepakatan tripartit yakni Rp 1.696.000.

Terkait UMK itu, ia berharap karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara buruh dan pengusaha, mestinya harus dipatuhi dan diterima bersama.

Apabila ada perusahaan yang keberatan, nantinya bisa menempuh pengajuan penangguhan UMK tentunya dengan tetap mengacu ketentuan dan persyaratan. Soal kekecewaan buruh yang berencana akan menggugat PP, menurutnya harusnya buruh dan perusahaan sama-sama memahami kondisi.

“Buruh kan bisa melihat kemampuan perusahaannya. APakah mampu atau tidak. Sama-sama saling memahami karena itu juga untuk kepentingan bersama,” tandasnya. (Wardoyo)