JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Ngeri, Buka Portal di Jalan Ini Sopir Truk Harus Bayar Rp 25.000

Ngeri, Buka Portal di Jalan Ini Sopir Truk Harus Bayar Rp 25.000

595
BAGIKAN
ilustrasi

SRAGEN—Sejumlah warga dan pengendara di wilayah Desa Majenang dan sekitarnya mengeluhkan munculnya portal di pintu masuk jalan penghubung Majenang-Ngawen. Tidak hanya penutupan jalur, warga dan pengendara mengeluhkan tarikan Rp 25.000 yang dipatok apabila ingin melintasi jalur desa yang berlokasi di Dukuh Balokan, Majenang tersebut.

Keluhan itu terungkap dari protes warga yang disampaikan ke LSM Keluarga Besar Relawan Pengawal Perubahan Sragen (KBRPPS), Senin (13/11/2017). Salah satu aktivis KBRPPS, Warsito mengungkapkan, dalam sehari kemarin dirinya banyak menerima keluhan dan aspirasi dari puluhan warga Majenang maupun warga luar desa terkait portal berbanderol Rp 25.000 itu.

Kewajiban membayar Rp 25.000 diberlakukan bagi kendaraan roda empat jenis truk. Warga mengeluh karena merasa keberatan dengan nominal tarikan yang dinilai tidak wajar dan terlalu memberatkan itu.

“Sehari ini saja yang menelepon kami sudah 24 orang dari wilayah situ atau yang pernah lewat. Rata-rata keberatan jalan diportal dan diminta bayar Rp 25.000. Yang protes mayoritas warga situ juga yang punya truk muatan. Jadi siapa pun yang membawa truk kosong atau muat, harus bayar Rp 25.000. Tidak ada petugas, tapi uangnya yang nerima warga ada yang jaga di portal bergantian,” ujarnya.

Salah satu pengendara, Sujono, warga Sukodono, mengaku keberatan jika harus membayar Rp 25.000 sekali lewat. Menurutnya, nominal itu dinilai lebih mahal dari tarif jalan tol. Padahal, mayoritas yang lewat juga pemilik truk asal daerah setempat.

Sementara, Warsito berharap pemerintah desa utamanya kepala desa bisa turun tangan untuk menghentikan praktik portalisasi jalan tersebut. Selain meresahkan dan memberatkan, penarikan biaya Rp 25.000 bagi pengendara truk yang melintas itu juga bisa dikategorikan pungutan liar.

Menurutnya, sudah bukan zamannya lagi jalan diportal dan ditariki biaya. Pasalnya, jalan dibangun oleh pemerintah untuk membantu transportasi warga dan semua berhak melintas karena juga sama-sama membayar pajak.

“Kalau hanya Rp 5.000 sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau Rp 25.000 itu sudah nggak wajar. Tiap tahun kan dana desa dan ADD sudah miliaran. Kalau jalan sudah dibangun mau lewat saja suruh bayar, lha untuk apa pemerintah membangun jalan. Kasihan pengendara dan warga yang sudah bayar pajak tiap tahun, mau lewat saja kok disuruh bayar,” tukasnya.

# Wardoyo