JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen PSK Gunung Kemukus Marak On Air Lagi. Kepala Satpol PP: Tunggu Tanggal...

PSK Gunung Kemukus Marak On Air Lagi. Kepala Satpol PP: Tunggu Tanggal Mainnya!

217
BAGIKAN
Warga berebut air bekas cucian selambu makam Pangeran Samudera dalam puncak ritual Satu Suro di Gunung Kemukus, Kamis (21/9/2017). Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Meski sudah dinyatakan terlarang untuk karaoke, warung mesum dan Pekerja Seks Komersial (PSK), faktanya bisnis haram itu belum lah benar-benar hilang.

Karaoke dan warung mesum yang sempat disegel awal November lalu, ternyata diam-diam dilaporkan kembali nekat beroperasi lagi. Bahkan, kebangkitan sarana yang identik dengan bisnis maksiat itu juga disertai dengan maraknya PSK yang kembali membanjiri warung dan karaoke liar di sana.

Terkait kebangkitan itu, Pemkab bersama dinas terkait dikabarkan langsung menggelar rapat koordinasi untuk menindak kembali warung, karaoke dan PSK yang bangkit itu dua hari lalu. Informasi yang dihimpun Joglosemar, rapat digelar di Kantor Kecamatan Sumberlawang dengan dihadiri pimpinan Satpol PP, DInas Pariwisata dan dinas terkait lainnya.

Terkait kebangkitan karaoke, warung mesum dan PSK di Kemukus untuk kesekian kalinya itu, Kepala Dinas Satpol PP Sragen, Tasripin menilai hal itu tidak apa-apa. Menurutnya dalam waktu dekat, pihaknya bersama tim gabungan sudah menyiapkan strategi untuk menyikat habis semua karaoke, warung mesum hingga PSK yang masih nekat tersebut.

“Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya kita sikat semua,” tegasnya Minggu (12/11/2017).

Sementara, Kapolres Sragen, AKBP Arif BUdiman memandang bahwa persoalan penutupan dan pembersihan bisnis maksiat maupun PSK di obyek wisata Kemukus memang menjadi ranah Pemkab karena menyangkut penegakan Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, apabila dimintai bantuan dan dilibatkan, kepolisian siap membackup kegiatan Pemkab untuk penertiban.

Ia juga menegaskan meski penutupan wewenang Pemkab, selama ini aparat juga tak tinggal diam. Patroli terus dilakukan bagik dari fungsi Sabhara maupun patroli rutin yang setiap hari digelar oleh Polsek setempat.

“Kalau Polres sifatnya hanya back up saja, tapi untuk penutupan dan penegakan Perda itu wewenang penuh Pemkab. Yang jelas kita siap kalau memang diminta membackup kegiatan pembersihan lagi. Kemarin waktu operasi gabungan dengan tim Pemkab, Polres juga membackup personel,” tandasnya. (Wardoyo)