JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Serapan APBD Rendah Jadi Sorotan DPRD, Begini Jawaban Bupati Karanganyar..

Serapan APBD Rendah Jadi Sorotan DPRD, Begini Jawaban Bupati Karanganyar..

55
BAGIKAN
ilustrasi

KARANGANYAR– Pemkab Karanganyar melalui Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapresiasi masukan dan kritikan yang disampaikan kalangan Fraksi di DPRD perihal kinerja Pemkab. Selain berterimakasih, orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar itu juga siap menjadikan saran sebagai bagian melakukan perbaikan.

Hal itu disampaikan bupati saat rapat paripurna penyampaian tanggapan terhadap pandangan fraksi Raperda APBD tahun 2018.

“ Kami menyadari, dalam pelaksanaannya, masih banyak kekurangan. Segala bentuk kritik dan saran demi perbaikan dan peningkatan pelaksanaan APBD di tahun mendatang, kami terima dengan senang hati dan kami ucapkan terimakasih,” kata bupati dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/11/2017) malam.

Dalam kesempatan tersebut, bupati menjawab seluruh pandangan fraksi, terhadap berbagai kritikan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur selama tahun 2017, terutama yang berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran.

Mengenai rendahnya serapan anggaran, bupati melihat hal ini terjadi karena Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk masih dalam tahap penyesuaian perubahan kewenangan.

Perihal keterlambatan dan gagalnya beberapa paket lelang, ia menyampaikan karena proses tahapan lelang yang dilaksanakan berdasarkan sistem dan ketentuan yang berlaku.

“Akibatnya, tidak ada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang,” kata bupati.

Terhadap usulan saran dan kritikan para anggota DPRD, Bupati Yuli menyampaikan sepanjang masalah teknis, akan disampaikan dalam rapat komisi bersama OPD maupun badan anggaran.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi PKS menyoroti kinerja pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar dalam rapat paripurna pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2018. FPDIP menilai, pelaksanaan APBD 2017 menyisakan banyak problem diantaranya rendahnya penyerapan anggaran, FPDIP juga menyoroti, masih tingginya angka kemiskinan, pelayanan RSUD yang sangat mengecewakan, mandegnya pembangunan jembatan kaca serta berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup memprihatinkan.

Sementara itu, FPKS menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan hingga 20 persen lebih. Ketua FPKS, Sri Hartono, mengatakan serapan anggaran juga masih sangat rendah, serta pekerjaan yang selalu menumpuk di akhir tahun agar tak terulang di masa mendatang. (Wardoyo)