JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri 2018 Target 30.000 Bidang Tanah di Wonogiri Tersertifikasi

2018 Target 30.000 Bidang Tanah di Wonogiri Tersertifikasi

60
BAGIKAN
Ilustrasi

WONOGIRI- Sejumlah kepala desa (Kades) di daerah Wonogiri mengaku takut ikut program penyertifikatan tanah massal melalui program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka enggan berurusan dengan hukum lantaran dituding melakukan pungutan liar (Pungli).

Sementara pada 2018 mendatang, Wonogiri mendapat kuota PTSL sebanyak 30.000 bidang tanah. Kuota ini mengalami kenaikan 300 persen lebih jika dibanding kuota 2017 yang hanya 9.750 bidang tanah.

Kalangan Kades yang dijumpai di sela-sela sosialisasi PTSL Tahun 2018 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (30/11/2017), mengaku takut ikut PTSL. Hal itu lantaran mereka bisa dijerat hukum dengan sangkaan melakukan pungli saat penarikan biaya PTSL.

“Jujur saja saya takut disalahkan, takut dituduh pungli meski biaya penyertifikatan yang tidak disubsidi sudah menjadi kesepakatan bersama warga selaku peserta. Jadi ya tidak tahu nant ikut (PTSL) atau tidak,” ungkap seorang Kades yang minta tidak ditulis namanya.

Kades lainnya menuturkan, kasus kades terseret hukum sudah terjadi dalam program Prona 2017 di wilayah Kecamatan Tirtomoyo Wonogiri.

“Nyatanya ada perangkat desa dan kecamatan yang ditindak Tim Saber Pungli Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya saya tahu kalau tidak semua biaya digratiskan, ada biaya yang harus ditanggung pemohon sertifikat tanah, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Tapi tetap takut juga, Mas, tidak tahu nanti bagaimana,” tandas dia.

Dalam sosialisasi PTSL, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wonogiri Cahyono menjelaskan, tahun depan Wonogiri mendapat jatah pensertifikatan massal sebanyak 30.000 bidang. Dengan sosialisasi yang melibatkan pemateri dari Tim Saber Pungli, Kejaksaan Negeri Wonogiri, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo itu, Cahyono berharap, ada persepsi yang sama antara Kantor ATR/BPN Wonogiri dengan para Kades selaku ujung tombak terdepan program.

“Jangan sampai terjadi Pungli sehingga perlu ada musyawarah bersama. Karena meski PTSL dibiayai ABPN namun tidak gratis seluruhnya,” kata Cahyono sembari menegaskan yang digratiskan adalah biaya di kantornya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo minta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PTSL mengikuti aturan main yang ada. Selain akan mengawasi langsung pelaksanaan pensertifikatan massal sebanyak 30.000 bidang pada 2018 di daerahnya bupati minta kegiatan melibatkan kelompok masyarakat atau Pokmas.

“Karena setiap desa memiliki kateristik yang berbeda maka pengenaan tarif dimusyawarahkan dengan Pokmas,” tutur Bupati.

Bupati mengisyaratkan bakal menindak tegas jajaran Pemkab yang terlibat pungli dalam kegiatan itu. Kondisi akan sama seperti dilakukan dalam program yang sama tahun 2017. Atas rekomendasi Tim Saber Pungli Kabupaten, waktu itu Bupati akhirnya menjatuhkan sanksi administrasi kepada tiga oknum ASN di lingkungan Pemkab. # Aris Arianto